JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat mendesak Kementerian Perhubungan untuk segera mengupayakan kebijakan potongan harga tiket pesawat sebesar 20 persen bagi para pemudik lebaran. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang ingin pulang ke kampung halaman di tengah tren kenaikan biaya hidup. Desakan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang berlangsung pada hari Senin 23 Februari 2026 guna mempersiapkan strategi transportasi nasional menjelang musim mudik.
Intervensi Pemerintah Untuk Menstabilkan Harga Tiket Pesawat Saat Lebaran
Anggota Komisi Lima DPR RI secara tegas meminta pemerintah melakukan intervensi terhadap maskapai penerbangan agar tidak mematok harga tiket yang terlalu tinggi. Target diskon sebesar 20 persen dianggap sebagai angka yang moderat namun berdampak signifikan bagi daya beli masyarakat luas yang berencana menggunakan moda udara. Kebijakan ini diharapkan mampu mencegah eksploitasi harga oleh oknum operator penerbangan yang memanfaatkan tingginya permintaan pasar menjelang hari raya Idul Fitri mendatang.
DPR memandang bahwa Kementerian Perhubungan memiliki kewenangan penuh untuk bernegosiasi dengan perusahaan maskapai guna menyesuaikan tarif batas atas maupun batas bawah. Melalui regulasi yang tepat, subsidi silang atau insentif pajak bandara bisa menjadi salah satu solusi untuk menekan biaya operasional yang dibebankan kepada para penumpang. Harapan besar tertuju pada keputusan strategis pemerintah pusat dalam waktu dekat agar masyarakat bisa mulai merencanakan anggaran mudik mereka dengan jauh lebih terukur.
Pentingnya Keadilan Transportasi Bagi Masyarakat di Seluruh Penjuru Nusantara
Pemerataan akses terhadap tiket pesawat murah menjadi poin utama yang disoroti oleh para wakil rakyat dalam pertemuan resmi pada Senin 23 Februari 2026 tersebut. Keadilan transportasi harus dirasakan tidak hanya oleh penduduk di Pulau Jawa saja, melainkan juga bagi mereka yang berada di wilayah terluar Indonesia. Diskon 20 persen ini diharapkan berlaku secara nasional tanpa adanya diskriminasi rute tertentu sehingga semangat kekeluargaan saat lebaran dapat dirayakan secara merata dan utuh.
Tanpa adanya kebijakan potongan harga, dikhawatirkan akan terjadi penumpukan penumpang pada moda transportasi darat dan laut yang sudah sangat padat setiap tahunnya. Distribusi penumpang ke angkutan udara dapat menjadi solusi untuk mengurangi beban kemacetan dan risiko kecelakaan di jalur transportasi umum yang lainnya secara signifikan. Pemerintah diminta untuk bertindak cepat sebelum harga tiket melonjak secara liar di berbagai platform pemesanan daring yang seringkali sulit dikontrol oleh otoritas terkait.
Tantangan Operasional Maskapai Dan Solusi Efisiensi Biaya Dari Kemenhub
Pihak kementerian juga diminta untuk memperhatikan kondisi kesehatan finansial maskapai agar tetap mampu memberikan pelayanan dengan standar keselamatan yang sangat tinggi bagi jemaah mudik. Diskon 20 persen tersebut idealnya dibarengi dengan efisiensi pada harga avtur serta biaya parkir pesawat di bandara-bandara yang dikelola oleh pihak Angkasa Pura. Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha penerbangan sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem mudik yang saling menguntungkan bagi penyedia jasa maupun bagi pengguna jasa.
DPR menekankan bahwa perlindungan terhadap konsumen adalah prioritas utama yang tidak boleh ditawar dalam situasi lonjakan penumpang seperti musim lebaran tahun 2026. Kemenhub harus memastikan bahwa setiap potongan harga yang diberikan tidak mengurangi sedikit pun kualitas layanan keamanan dan kenyamanan yang diterima oleh setiap penumpang pesawat. Masyarakat perlu mendapatkan kepastian bahwa pemerintah hadir dalam mengawasi setiap transaksi yang terjadi di industri penerbangan guna mencegah praktik kartel yang merugikan rakyat.
Optimisme Terciptanya Mudik Murah Melalui Kebijakan Strategis Pemerintah Pusat
Optimisme muncul seiring dengan adanya janji dari pihak otoritas transportasi untuk segera mengkaji formula diskon tiket yang diusulkan oleh lembaga legislatif negara tersebut. Jika kebijakan ini berhasil diterapkan, maka lebaran tahun ini akan menjadi momentum kebangkitan sektor pariwisata domestik yang sempat tertekan oleh harga transportasi yang sangat mahal. Semangat gotong royong antara instansi pemerintah sangat diperlukan agar target mudik murah dan selamat dapat terealisasi dengan baik pada tahun 2026 ini.
Para wakil rakyat akan terus memantau perkembangan proses negosiasi tarif ini hingga mendapatkan kepastian yang tertuang dalam surat keputusan resmi dari Menteri Perhubungan. Dukungan publik sangat diperlukan agar suara rakyat mengenai kebutuhan tiket murah didengar oleh seluruh pemangku kepentingan dalam industri penerbangan nasional Indonesia saat ini. Setiap langkah yang diambil oleh DPR ditujukan semata-mata untuk membela kepentingan konstituen mereka yang sangat rindu untuk berkumpul bersama keluarga di hari kemenangan.
Pengawasan Ketat Terhadap Implementasi Diskon Tiket Di Lapangan Nanti
Setelah kebijakan diskon 20 persen disepakati, tantangan selanjutnya adalah memastikan pelaksanaannya di lapangan tidak mengalami penyimpangan oleh agen perjalanan maupun pihak maskapai penerbangan itu sendiri. Sistem pengawasan digital harus dioptimalkan untuk memonitor harga tiket secara real-time di seluruh kanal penjualan guna mendeteksi adanya manipulasi harga oleh pihak tidak bertanggungjawab. Masyarakat juga diimbau untuk aktif melaporkan jika menemukan adanya harga tiket yang tidak sesuai dengan ketentuan resmi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah nantinya.
Pertemuan pada Senin 23 Februari 2026 ini menjadi titik awal dari rangkaian upaya panjang dalam menyambut musim mudik lebaran yang penuh dengan tantangan logistik. Pemerintah harus menunjukkan komitmen yang kuat melalui aksi nyata yang dapat dirasakan langsung oleh kantong masyarakat kelas menengah ke bawah di seluruh nusantara. Harapan akan tiket pesawat yang lebih terjangkau kini berada di tangan Kementerian Perhubungan yang diharapkan mampu mewujudkan keinginan besar dari Dewan Perwakilan Rakyat tersebut.
