JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan proses pemulihan pascabencana banjir di wilayah Aceh Tamiang dan Aceh Utara akan berjalan lebih cepat.
Hal ini berkat pengiriman 1.054 personil dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Penugasan ini dijadwalkan berlangsung mulai 3 Januari hingga 3 Februari 2026.
Fokus utama dari penugasan ini adalah pembersihan fasilitas umum, pemulihan layanan publik, serta penghidupan kembali pemerintahan desa yang terdampak banjir parah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, alasan pemilihan lokasi Aceh Tamiang dan Aceh Utara sebagai target penugasan berdasarkan data yang menunjukkan tingkat kerusakan cukup berat.
Di wilayah tersebut, terdapat 22 desa yang hilang akibat bencana, sehingga dibutuhkan intervensi langsung dari sumber daya manusia yang terlatih.
“Kami juga rencana mengirimkan dari IPDN, itu sebanyak 1.054 personil, mulai tanggal 3 Januari 2026 selama sebulan,” ungkap Tito.
Rincian Personil IPDN dan ASN yang Diterjunkan
Dari total 1.054 personil yang diterjunkan, sebanyak 869 merupakan Praja IPDN. Rinciannya terdiri dari 506 Praja Tingkat 2, 363 Praja Tingkat 3, serta tambahan 185 Aparatur Sipil Negara (ASN).
Penugasan ini tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga dimasukkan ke dalam kurikulum kuliah kerja nyata (KKN) bagi Praja IPDN.
Dengan begitu, para peserta tidak hanya membantu masyarakat secara langsung, tetapi juga memperoleh pengalaman belajar yang berharga terkait penanganan bencana dan pemulihan pemerintahan di lapangan.
Tito menegaskan, pengiriman personil IPDN ini bertujuan membangkitkan kembali pemerintahan desa yang terdampak banjir. Kegiatan ini termasuk memastikan kantor desa, layanan administrasi, dan proses pemerintahan berjalan normal kembali.
Dampak Banjir dan Desa Terdampak
Data Kemendagri mencatat, ada 22 desa yang hilang akibat bencana di beberapa provinsi. Rinciannya adalah 13 desa di Aceh, 8 desa di Sumatera Utara, dan 1 desa di Sumatera Barat.
Dampak bencana tidak hanya menghilangkan desa, tetapi juga merusak 1.580 kantor desa, di mana Aceh menempati jumlah terbesar yakni 1.455 kantor desa. Sumatera Utara terdampak 93 kantor desa, dan Sumatera Barat 32 kantor desa.
Aceh Utara tercatat sebagai wilayah paling terdampak dengan lebih dari 800 desa, disusul Aceh Tamiang. Kerusakan ini menyebabkan roda pemerintahan desa tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Kondisi ini menuntut Kemendagri untuk segera mengerahkan personil IPDN agar pemulihan berjalan optimal dan layanan masyarakat dapat kembali pulih.
Tugas Utama Personil IPDN di Lapangan
Tito memaparkan, para personil IPDN memiliki dua tugas utama di lapangan. Pertama, mereka akan membantu pembersihan fasilitas umum seperti sekolah, pondok pesantren, rumah ibadah, kantor pemerintah, sarana kesehatan, dan rumah warga.
Pembersihan ini penting untuk memastikan masyarakat dapat segera kembali melakukan aktivitas normal, sekolah dapat dibuka, dan layanan kesehatan dapat berjalan kembali.
Kedua, personil IPDN bertugas membantu menghidupkan kembali pemerintahan desa. Hal ini mencakup memastikan layanan administrasi berjalan, kantor desa beroperasi, dan roda pemerintahan berfungsi dengan baik.
Tito menekankan, penghidupan kembali pemerintahan desa menjadi prioritas karena tanpa keberfungsian pemerintah lokal, pemulihan wilayah terdampak akan terhambat.
“Untuk bisa menghidupkan kembali pemerintahan-pemerintahan itu, termasuk pemerintahan desa kalau pemerintahan kabupaten,” jelas Tito. Penugasan ini akan memastikan proses administrasi publik dan layanan masyarakat berjalan efektif.
Kuliah Kerja Nyata sebagai Bagian dari Penugasan
Menariknya, kegiatan ini juga dijadikan bagian dari kurikulum kuliah kerja nyata (KKN) bagi Praja IPDN. Tito menjelaskan, penugasan ini memungkinkan para peserta berhadapan langsung dengan permasalahan di lapangan, sambil memberikan bantuan nyata kepada masyarakat.
Para Praja IPDN belajar bagaimana mengelola operasi pembersihan, koordinasi dengan berbagai pihak, serta penanganan darurat dengan efektif.
“Real ini mereka berhadapan langsung dengan permasalahan sambil membantu masyarakat yang terakhir kami ingin sampaikan mengenai,” kata Tito.
Dengan pengalaman ini, para Praja IPDN dapat mengembangkan keterampilan kepemimpinan, koordinasi tim, serta manajemen darurat yang berguna untuk karier mereka di pemerintahan.
Koordinasi Antarinstansi dan Strategi Lapangan
Penugasan ini melibatkan koordinasi lintas instansi, termasuk pemerintah daerah, aparat desa, dan pihak terkait lainnya.
Setiap personil IPDN telah dibekali standar operasional prosedur dan panduan teknis dalam pembersihan fasilitas serta penghidupan kembali pemerintahan desa.
Selain itu, pengawasan berkelanjutan menjadi bagian penting dari strategi Kemendagri. Monitoring dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa semua desa terdampak mendapatkan perhatian yang proporsional sesuai kebutuhan. Hal ini memastikan proses pemulihan dapat berjalan cepat, efektif, dan tepat sasaran.
Harapan dan Dampak Penugasan IPDN
Diharapkan, pengiriman 1.054 personil IPDN akan berdampak signifikan terhadap pemulihan Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Dengan bantuan langsung, fasilitas umum dapat kembali berfungsi, layanan pemerintahan berjalan normal, dan masyarakat dapat melanjutkan aktivitas sehari-hari dengan aman.
Selain itu, kegiatan ini memberikan pengalaman lapangan yang berharga bagi Praja IPDN. Mereka belajar berkolaborasi, menghadapi tantangan logistik, serta memberikan solusi praktis di tengah kondisi darurat. Dengan pengalaman ini, mereka diharapkan dapat menjadi pemimpin yang mampu menghadapi situasi kritis di masa depan.
Pengiriman personil IPDN oleh Kemendagri ke Aceh Tamiang dan Aceh Utara menjadi langkah strategis dalam pemulihan pascabencana banjir.
Fokus pada pembersihan fasilitas umum, pemulihan layanan pemerintahan, dan penghidupan kembali desa-desa terdampak menjadikan proses pemulihan lebih cepat dan efisien.
Penugasan ini juga memberikan pengalaman lapangan yang nyata bagi Praja IPDN, mempersiapkan mereka menghadapi situasi darurat di masa depan.
Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan personil IPDN, diharapkan Aceh Tamiang dan Aceh Utara dapat segera pulih dan kembali berfungsi normal.